ULASAN ETIKA BERPOLITIK
ANALISIS UJARAN
KEBENCIAN POLITIKUS
Ada politikus yang menyampaikan pesan kebencian bahwa mereka
yang berbeda pilihan politik dengan kita adalah orang-orang yang tidak
terselamatkan. Kata-kata ini merupakan salah satu ujaran kebencian politikus,
dalam menghadapi lawan politiknya. Memang sungguh disayangkan begitu banyak
politikus yang hebat di dalam berpolitik tetapi masih saja, menyebarkan ujaran
kebencian.
Di sini penulis tertarik dengan masalah ini, yang akhirnya
penulis mencoba menganalisisnya berdasarkan tinjauan etika komunikasi.
KONDISI:
-
Politikus menyampaikan pesan ujaran politik kebencian.
MASALAH:
MASALAH:
-
Pesan Politikus adalah: berbeda pilihan politik adalah orang-orang
yang tidak terselamatkan.
-
Bagaimanakah
apabila ditinjau dari etika komunikasi?
ANALISIS:
Berkomunikasi
-
Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu sistem yang
mengatur tentang tata cara manusia bersosialisasi. Tata cara bersosialisasi saling menghormati dan toleransi, hal ini
biasa kita kenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan
lain-lain. Dalam tata cara bersosialisasi, dapat menggunakan pesan secara lisan
dan tulisan. Pesan adalah muatan atau content komunikasi
yang dikemas atau dikonstruksi sebagai informasi, berita, isu dan lain
sebagainya (Henry, 2014) . Disini pesan yang disampaikan politikus adalah pesan
yang bermuatan politik. Pesan politik merupakan salah-satu unsur penting dalam
komunikasi politik. Pada hakikatnya, pesan adalah suatu informasi yang
disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mencari
persamaan makna atau persepsi. Karena pada dasarnya pula, pesan biasanya
berisikan tentang gagasan atau ide manusia untuk disampaikan .
bahkan untuk diperbincangkan dengan manusia
lain, bisa beragam bentuk, dan ditransformasikan kepada khalayak dengan
menggunakan media, baik media cetak, elektronik, dan online.
Beretika
-
Apabila dikaitkan dengan
etika berkomunikasi, maka politikus tersebut jauh dari beretika. Istilah etika
berasal dari kata ethikus (latin) dan dalam bahasa Yunani disebut ethicos yang berarti kebiasaan norma-norma,
nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku
manusia. Jadi, etika berkomunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah
laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat.
-
Selain itu etika menyangkut
masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika
selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Yang dianggap tidak sopan dalam
sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh
lebih absolut dan merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. Seorang
politikus yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik karena seandainya dia
munafik maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang
yang sungguh-sungguh baik.
-
Bagi politikus yang
menyebarkan pesan politik kebencian
bahwa mereka yang berbeda pilihan politik dengannya, adalah orang-orang yang
tidak terselamatkan merupakan politikus yang tidak beretika. Terdapat
unsur negative dalam etika berkomunikasi
tersebut, biasanya istilah tersebut banyak yang menyimpulkan pada sesuatu
kebohongan, kepalsuan, dan abstrak dalam ungkapan sebuah perkataan, sehingga
sesuailah pendapat Dr. A. Voemans dalam Henry (2014), tentang di dalam Etika dan etik terdapat
hubungan yang erat dengan masalah pendidikanya para politikus.
-
Adanya
propaganda politikus, hal tersebut merupakan salah satu
bentuk komunikasi yang paling ekstrim dalam dunia politik adalah propaganda.
Karena pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini bersifat terus menerus demi
menciptakan sebuah opini public
yang baru dan diharapkan menjadi kuat, sehingga dalam hal ini khalayak dapat
disetir oleh pemberitaan yang disampaikan oleh komunikator pesan tersebut.
-
Berdasarkan
analisis dari penggolongan etika,
dalam menelaah ukuran baik dan buruk suatu tingkah laku
yang ada dalam masyarakat kita bisa melakukan penggolongan etika menjadi dua
kategori yaitu:
1. Etika Deskriptif
usaha menilai tindakan atau perilaku
berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan
bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan
kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan
seseorang disebut etis atau tidak, tergantung pada kesesuaiannya dengan yang
dilakukan kebanyakan orang.
2. Etika Normatif
Etika yang berusaha menelaah dan memberikan
penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaiannya
terhadap norma-norma yang sudah dibakukan dalam suatu masyarakat.
Norma rujukan yang digunakan untuk menilai
tindakan wujudnya bisa berupa tata tertib, dan juga kode etik profesi.
-
Ditinjau dari analisis
aliran etika, menurut John C. Merill dalam Dan (2010) menguraikan adanya berbagai
aliran etika yang dapat digunakan sebagai standar menilai tindakan etis, antara
lain sebagai berikut:
1.
Aliran Deontologis
Deon berasal dari bahasa Yunani yaitu “yang harus atau wajib” melakukan
penilaian atas tindakan dengan melihat tindakan itu sendiri, artinya suatu
tindakan secara hakiki mengandung nilai sendiri apakah baik atau buruk.
Kriteria etis ditetapkan langsung pada jenis tindakan itu sendiri ada tindakan
atau perilaku yang langsung dikategorikan baik, tetapi juga ada perilaku yang
langsung dinilai buruk. Misalnya perbuatan mencuri, memfitnah, mengingkari
janji. Adapun alasannya perbuatan itu tetap dinilai sebagai perbuatan yang
tidak etis dengan demikian ukuran dari tindakan ada didalam tindakan itu
sendiri.
2. Aliran
Teologis
Aliran ini melihat nilai
etis bukan pada tindakan itu sendiri, tetapi dilihat dari tujuan atas tindakan
itu. Jika tujuannya baik, dalam arti sesuai dengan norma moral, maka
tindakan itu digolongkan
sebagai tindakan etis.
3. Aliran Etika
Egoisme
Aliran ini menetapkan
norma moral pada akibat yang diperoleh oleh pelakunya sendiri. Artinya,
tindakan diketegorikan etis atau baik, apabila menghasilkan yang terbaik
bagi diri sendiri.
4. Aliran Etika
Utilitarisme
Aliran yang memandang
suatu tindakan itu baik jika akibatnya baik bagi orang banyak. Dengan demikian,
tindakan itu tidak diukur dariv kepentingan subyektif individu, melainkan
secara obyektif pada masyarakat umum. Semakin universal akibat baik dari
tindakan itu, maka dipandang semakin etis.
SIMPULAN:
-
Politikus tersebut sepertinya tidak berpendidikan, hal
tersebut diperkuat dengan pendapat ahli bernama Dr. A. Voemans dalam Dan (2010) yang memaparkan tentang di dalam Etika
dan etik terdapat hubungan yang erat dengan masalah pendidikan.
-
Politikus
tersebut tidak ada Etika Komunikasi dan Tata
cara pergaulan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan
menentukan nilai baik dan nilai tidak baik bertujuan untuk menjaga kepentingan
komunikator dengan komunikan agar merasa senang, tentram, terlindungi tanpa ada
pihak yang dirugikan kepentingannya dan perbuatan.
-
Pesan
Politikus tersebut dalam perdebatan politik
antar-elite, dianggap tidak cocok secara kultural bagi bangsa Indonesia, dan yang
dilakukan tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak
bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum apalagi dengan propagandanya
yang mengancam keberadaan terselamatkan bagi pendukung dan lawan politiknya.
-
Politikus
tersebut mempunyai tujuan tidak baik atas tindakannya tidak sesuai dengan norma
moral, karena etika
jauh lebih absolut dan merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar.
REFERENSI
Nimmo, Dan. 2010. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
Subiakto, Henry dan
Rachmah Ida 2014. Komunikasi Politik, Media,
dan Demokrasi. Prenada Group: Jakarta
http://komunikasipolitikubl.blogspot.co.id/2012/04/pesan-politik.html. Diakses pada hari Selasa, 28 Maret 2017. Pukul
16.20 WIB
http://www.kompasiana.com/nielsye/peran-media-massa-dalam-komunikasi-politik.
Diakses pada hari Selasa, 28 Maret 2017. Pukul 16.55 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar